Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
 
Untitled Document
 
Peristiwa

Kamis, 05/09/2013 16:24 WIB
Satpol PP Bekasi Bekingi PT AHM Gusur Warga Tanah Merah


( Proses Penggusuran bangunan Tanah Merah )
Bekasi--Pengosongan lahan yang diklaim milik PT Astra Honda Motor oleh sejumlah orang bayaran di Kampung Tanah Merah Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi berlangsung ricuh. Satpol PP setempat justru membela habis-habisan PT AHM dan menyatakan penggusuran sudah sesuai prosedur.

"Itu lahan milik PT AHM, jadi mereka berhak melakukan pengosongan lahan tersebut," kata Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Yayan Yuliana, Kamis, (5/9).

Dijelaskan Yayan, lahan tersebut adalah milik PT AHM dibuktikan dengan sertifikat hak guna bangunan. Menurutnya, milik PT AHM seluas 9 hektar, bersebelahan persis dengan lahan milik Pemkab Bekasi seluas 10 hektar.

"Jadi lahan itu milik PT AHM bukan milik Pemkab Bekasi, kebetulan saja lokasinya bersebelahan," bela Yayan.

Saat dikonfirmasi adanya sejumlah orang bayaran yang melakukan pengosongan dan terlibat bentrokan dengan warga, dan Satpol PP hanya diam saja. Menurut Yayan tugas Satpol PP hanya pemantauan saja.

"Itu lahan mereka kok (PT AHM), tugas Satpol PP hanya mantau saja," kelit Yayan.

Di tempat terpisah, Lurah Kali Baru, Zainal Arifin mengatakan, warga sebenarnya sudah diberikan tenggat waktu untuk mengosongkan rumah miliknya yang menempati tanah yang bukan miliknya.

Dia menjelaskan, tanah tersebut adalah milik PT Astra Honda Motor yang berkantor di Sunter Jakarta Utara.

Tanah tersebut, lanjutnya merupakan tanah milik negara yang saat ini dipergunakan oleh PT AHM dengan bukti hukum berupa sertifikat Hak Guna Bangunan.

Nantinya, lahan tersebut akan digunakan sebagai gudang dari PT AHM. Menurut Zainal, yang bertindak sebagai eksekutor pengosongan lahan ini adalah orang-orang yang dipercayakan oleh PT AHM.

"Pengosongan lahan ini merupakan kebijakan dari PT AHM," ungkapnya.Dia menambahkan, ada sekitar 300 bangunan ilegal yang berdiri di tanah seluas 19 hektar ini.

Dia menjelaskan, sekitat 200 warga telah menerima uang kerahiman. Oleh karena itu, proses eksekusi segera dilakukan oleh PT AHM.

Keterangan Yayan tersebut berbeda dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim. Menurut Mustakim lahan seluas 19 hektar tersebut adalah milik Pemkab Bekasi, PT AHM hanya memanfaatkan saja sampai tahun 2016 mendatang.

"Siapa bilang itu milik PT AHM, itu masih punya Pemkab Bekasi, data-datanya masih ada sama saya," tegas Mustakim saat dihubungi BekasiRaya.com. (GDR/Brat)
[dibaca 800 kali]
Bookmark and Share

Berita Terkait

Komentar (8)
Untitled Document

Minggu, 08/09/2013 13:15 WIB
orangkecilmencarikeadilan
Saksikan lebih lengkapnya kekuasaan para preman di bekasi.- http://www.youtube.com/watch?v=JkdmP4snhV4

Minggu, 06/09/2013 14:05 WIB
ema
Aparat jgn memihak ttp lihatlah nasib mrk yg ada di tanah merah...mrk juga butuh t-4 tinggal...

Minggu, 06/09/2013 13:53 WIB
ema
tolong hukum ditegakkan dan belahlah hak kaum lemah...jgn mengandalkan premanisme...aplg krn uang....jangan sampai bangsa ini...jd terlihat bobrok...dan segala sesuatu bisa diatur dgn uang..tolong ditindaklanjut...Merdeka

Minggu, 06/09/2013 00:24 WIB
BMS. Situmorang
Yang berwenang mengosongkan tanah sengketa hanyalah Pengadilan. Tetapi di Kota Bekasi, sungguh luar biasa. Karena uang, semua bisa terjadi.

Minggu, 06/09/2013 00:20 WIB
BMS. Situmorang
Sejak thn 1982, tanah tsb adalah HPL No. 1/ Kalibaru an. Pemda TK II Kab. Bekasi. Thn 1983, oleh Bupati, penggunaannya diserahkan kpd PT. Federal Motor, dgn peruntukan utk pembangunan pabrik/ industri & pergudangan. Selanjutnya, terbitlah HGB No.7393 & 7396 an. PT AHM. HGB tsb akan berakhir tgl. 28 Juni 2013. Selama 30 tahun terakhir tanah tsb terlantar/ ditelantarkan, sehingga dikuasai oleh Warga. Konon, tanpa izin Pemda Bekasi selaku Pemilik HPL, tanah tsb telah dialihkan PT AHM kpd PT Mitra Makmur Bagya (Grup Ciputra). Sehingga, pihak yang membongkar bangunan Warga secara ilegal tsb, tidak terlalu jelas; apakah PT AHM atau PT Mitra atau Spekulan/ Mediator. Namun, di lokasi, plang & spanduk PT AHM telah diganti menjadi an. PT Mitra Makmur Bagya. Adalah tanggung jawab Kapolres & Walikota utk mengusut siapa actor intelectual dari penggusuran ilegal tsb.

Minggu, 06/09/2013 00:18 WIB
BMS. Situmorang
Sejak thn 1982, tanah tsb adalah HPL No. 1/ Kalibaru an. Pemda TK II Kab. Bekasi. Thn 1983, oleh Bupati, penggunaannya diserahkan kpd PT. Federal Motor, dgn peruntukan utk pembangunan pabrik/ industri & pergudangan. Selanjutnya, terbitlah HGB No.7393 & 7396 an. PT AHM. HGB tsb akan berakhir tgl. 28 Juni 2013. Selama 30 tahun terakhir tanah tsb terlantar/ ditelantarkan, sehingga dikuasai oleh Warga. Konon, tanpa izin Pemda Bekasi selaku Pemilik HPL, tanah tsb telah dialihkan PT AHM kpd PT Mitra Makmur Bagya (Grup Ciputra). Sehingga, pihak yang membongkar bangunan Warga secara ilegal tsb, tidak terlalu jelas; apakah PT AHM atau PT Mitra atau Spekulan/ Mediator. Namun, di lokasi, plang & spanduk PT AHM telah diganti menjadi an. PT Mitra Makmur Bagya. Adalah tanggung jawab Kapolres & Walikota utk mengusut siapa actor intelectual dari penggusuran ilegal tsb.

Minggu, 05/09/2013 21:52 WIB
samuel
lhaaa emang tanah punya siapa ?,,Ada aturan maennya bung..

Minggu, 05/09/2013 17:24 WIB
Kamto
Udah jadi calo menara telekomunikasi sekarang jadi beking AHM. Wah hebat banget ini orang. Di mana Pakta Integritasmu. Pak Wali mesti berani menindak anak buah seperti ini Pak. Jangan sampai tujuan baik Bapak malah ternodai gara-gara oknum seperti ini. Tindak tegas pak jangan takut, masyarakat di belakangmu...

Untitled Document
Tulis Komentar
Nama :
Email/website :
Komentar :
   

Ketikkan kode di bawah ini

05ad4b

   
 
BERITA TERKINI
Senin, 14/07/2014 17:07 WIB
Kamis, 10/07/2014 20:47 WIB
Kamis, 10/07/2014 20:37 WIB
Senin, 07/07/2014 12:46 WIB
Rabu, 04/06/2014 19:14 WIB
Kamis, 29/05/2014 08:59 WIB
Kamis, 29/05/2014 08:56 WIB
Kamis, 29/05/2014 08:52 WIB
Selasa, 27/05/2014 13:58 WIB

Untitled Document
Copyright © 2012 BekasiRaya.com - All rights reserved